fungsi kepala daerah. yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan. fungsi kepala daerah

 
 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahanfungsi kepala daerah  asal 56 ayat (1) UU

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempuyai tugas pokok membantu Bupati melaksanankan urusan pemerintah Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD. 6 Pasal 19 ayat (2) UU 32/2004. SANKSI. Hubungan Kepala Daerah dan DPRD. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan. perundang-undangan pemerintahan daerah dan lembaga legislatif daerah, (ii) kedudukan DPRD, (iii) fungsi, tugas dan wewenang DPRD, (iv) keanggotaan DPRD,. Wewenang Kepala Daerah Mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda); Menetapkan Peraturan daerah yang sebelumnya telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ; Menetapkan peraturan kepala daerah (Perkada) dan juga keputusan kepala. tugas dan fungsi : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekertaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan kebijakan daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan di lingkungan Sekretariat Daerah. Jika diperhatikan seksama, ketiga istilah tersebut memiliki perbedaan mendasar. A. , M. Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas SETDA memiliki wewenang sebagai berikut : a. D. Kedua. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota. Keputusan. Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk: 3. Berita : Bagian Umum Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah TEGUH IMAM SANTOSO, S. Selain peran sentral Kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, terdapat beberapa peran pendukung yang memberikan kontribusi penting dalam akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 16. KEPALA SUB BAGIANPERENCANAAN ; Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan,. membahas rancangan Perda tentang perubahan. Pelaksana tugas Dinas sesuai dengan bidang. (3) Kepala UPT Samsat, mempunyai uraian tugas : a. Muara Enim No. oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dan diketahui oleh kepala SKPD; b. Termasuk melakukan perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah. Sekretariat Daerah Propinsi merupakan unsur Staf Pemerintah Propinsi. perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; b. 5. Pelaksanaan tugas Kantor Perwakilan BPKP diatur dalam Surat Kepala BPKP Nomor: Kep-06. Tugas dan wewenang DPRD adalah: Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Pasal 153 ayat (1) huruf a UU 23/2014 bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi pengawasan yang diwujudkan. Dengan berkembangnya situasi dan kondisi, dianggap sudah tidak lagi memenuhi aspriasi masyarakat Daerah. J. Pemerintah daerah sebagai yang dapat mengatur serta yang mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. KEPALA BAPPEDA. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan f. Telpon : (0351) 453412. 7. Hj. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan; melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara, wewenang penjabat kepala daerah tertuang dalam Pasal 65 Ayat (2) UU Pemerintah Daerah, meliputi: mengajukan rancangan Perda; menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; KOMPAS. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. mengkoordinasikan penyusunan rencana umum dan kebijakan di bidang pendapatan daerah; b. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemegang pemerintahan tertinggi di daerah, pemerintahan daerah diatur dalam Pasal. Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162); 10. 26 Kontruksi antara Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Otonom, menjamin adanya kerjasama yang serasi untuk mencapai tertib pemerintahan di daerah. 30. Pemerintahan Daerah, DPRD ditempatkan sebagai lembaga legislatif daerah yang kedudukannya diatas Kepala Daerah, dan bahkan DPRD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah kepada Presiden apabila pertanggung jawabannya ditolak untuk yang kedua kalinya, DPRD mempunyai kewenangan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan kedua fungsi tersebut kepala daerah , harus mengamankan juga program-program pemerintah di daerah, sehingga dalam pengangkatan kepala daerah dikonsultasikan kepada. 3. 120 Kedudukan, Fungsi, dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah Surya Mukti Pratama, Hario Danang Pambudhi2 1Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, E-mail: suryamukti99@gmail. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83); 12. Kepala Biro: Rp 55. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. COM- Jabatan Sekda, sebenarnya jelas mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi serta kewenangan yang sangat strategis, terutama dalam menjalankan rangkaian kegiatan di pemerintah daerah nya. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan kententraman masyarakat, maka dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk mengisi kekosongan jabatan mulai 2022, diangkat pejabat. ABSTRAK Pembagian kewenangan antara pemerintahan dengan pemerintahan daerah didasarkan atas pertimbangan rasionalitas dan efisiensi dengan dilandasi keyakinan. DPRD merupakan kependekan dari Dewan Perwakilan Rakat Daerah. Hal ini dengan sendirinya memberikan arti DPRD menjadi bawahan Kepala Daerah. Bagaimanakah kedudukan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam BUMD?. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan. strategis, dengan Sekretaris Daerah beserta Asisten Sekretariat Daerah; b. Pasal 42 huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah: “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan. Pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) FUNGSI. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau permintaan Kepala Daerah; 4. Didalam berita terkini atau yang udah lalu, kamu bisa dengan mudah menemukan adanya praktek KKN dari kepala daerah. No. unpad. KOMPAS. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 54 Tahun 2010. Sumber : Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah adalah kepala. Selain tidak diaturnya Fungsi Wakil Kepala Daerah dalam konstitusi bahkan dalam Pasal 66 dan pasal 67 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah hanya mengatur tentang tugas dan kewajiban Wakil Kepala Daerah, tidak ada mengatur tentang kewenangan Wakil Kepala Daerah. Fungsi Pengawasan atau controlling, yaitu mengawasi pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. perumusan. Kepanjangan Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan Bapenda adalah singkatan dari Badan Pendapatan Daerah. Pemerintah Daerah 1. 7. Pasal 7. No. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara: a. Melaksanakan pembangunan daerah secara merata. 4 VOL. Adapun tugas dan fungsi dari Sekretariat dan masing-masing. Tugas dan wewenang DPRD adalah: Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. 8-9, Blok F, Lantai. Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud BPKAD Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi, yaitu:. Pasal 8 (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan untuk: a. Pemilihan kepala daerah Dalam buku Pembaruan Politik Hukum Pemiolihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia (2017) karya Azis Setyagama, kepala. Adapun numenklatur jabatan Staf Ahli Kepala Daerah terdiri atas 3 (tiga), yaitu: 1. 174 Tahun 2021, Bidang Perencanaaan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi. pemilihan tersebut sesungguhnya beralih fungsi menjadi ’selection’ yang dikerangkai ol eh ’election’. Kepala Biro: Rp 55. menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. Si. 2. jajarannya adalah sejajar, bersama-bersama, sebagai mitra. Menyiapkan bahan kebijakan pengelolaan UKM Daerah provinsi dan. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. sesuai dengan PMDN 13/2006 pasal 8, dijelaskan sebagai berikut; Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya. Menyampaikan usul kepada Presiden untuk pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur dan kepada Menteri untuk pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota ( Pasal 80 ayat (1) huruf. Melakukan langkah-langkah. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah. Fungsi Pemerintahan Umum. Untuk dapat menghubungi Bagian Tata Pemerintahan melalui : Telp : (0274) 515865, 562682. Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai fungsi: (a) perencanaan program kegiatan dan anggaran subbidang belanja non operasi; (b). PDF | On Oct 6, 2014, Irfan Ridwan Maksum published Kepemimpinan Pemerintahan: Kepala Daerah dan DPRD | Find, read and cite all the research you need on ResearchGatePerangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2); 15. Pengertian Pemerintah Dearah . Adapun visi Kepala Daerah terpilih adalah “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah “ yang dapat dijabarkan sebagai. DAERAH KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN SISTEMATIKA BAB I DEFINISI OPERASIONAL BAB II DINAS PERHUBUNGAN. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Saat ini, Kemendagri lebih fokus pada pembahasan tahapan daripada penunjukan penjabat daerah. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 4 (1) Kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin dinas dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang pangan. Bappeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Data Perangkat Daerah - Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Ikhtisar Jabatan : Memimpin dan melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, analisis,. Untuk itulah Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN 2007 No. tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah. Bappeda; Pengertian, Dasar Hukum, Fungsi, Beserta Peranannya. Adapun Bupati dalam melaksanakan tugas sebagai kepala daerah otonom, mempunyai kewajiban : a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG. Melaksanakan pengkajian, memberikan telaahan, pertimbangan dan rekomendasi mengenai isu- isu strategis Bidang Hukum, Politik dan. Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut dipillih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat didaerah yang bersangkutan. Nama : Ahmad Fauzan Pertanyaan: Buatlah tulisan singkat (essay) mengenai hubungan pusat dan daerah dalam bidang keorganisasian. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; c. Tulisan Hukum ini dimaksudkan sebagai informasi hukum untuk dapat memahami kedudukan dan kewenangan Kepala Daerah dalam BUMD yang berbentuk Perumda dengan Perseroda berdasarkan pendekatan. Bagian Kedua Pembentukan dan Nomenklatur Pasal 4 (1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah inspektorat2. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan. (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Jl. Penyusunan laporan hasil pengawasan. Kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat 1 mengatur berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai berikut. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pembinaan Dan Penegakan. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar . “Jadi untuk fungsi. Jl. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 2. 170. Kepala daerah menjadi pemimpin pemerintahan daerah yang dibantu Wakil Kepala Daerah. Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Seksi Kajian Lingkungan Hidup dan Peran Serta. Tugas dan fungsi TPIN. TUGAS DAN FUNGSI : Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Kedua ; sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah. Perda dapat menujuk pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda dan Keputusan Kepala Daerah). 2. 00. Fungsi. Gubernur, Bupati, dan Walikota pada setiap daerah dipilih secara demokratis melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral; 2. Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pe1aksana fungsi penunjang pemerintahan daerah bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah. Kedudukan, tugas, dan wewenang kepala daerah dan DPRD Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dibedakan antara tugas, wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kemantren adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa. Kepala Daerah (dibantu oleh Wakil Kepala Daerah serta Badan Pemerintah Harian) dan Dewan Perwakila Daer h Tingkatan daerah meliputi : Propinsi dan/atau Kotapraja sebagai Daerah tingkat I, Kabupaten dan/atau Kotamadya sebagai Daerah tingkat II, dan Kecam tan d n/at u Kot praja seb g i Daer h tingk t I. 2. Menurut Hinca Pandjaitan dalam artikel Fungsi dan Akibat Hukum Keputusan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Tugas Pembantuan Dikaitkan dengan Pokok Pangkal Sengketa yang dimuat dalam buku Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara (hal. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan. Penyelenggara pemerintahan daerah di Indonesia ialah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasal 10 (1) Dalam hal diperlukan, Menteri melalui Direktur JenderalGubernur selaku kelapa daerah tingkat Provinsi terhadap Kabupaten/Kota terjadi karena undang-undang pemerintah daerah (baik UU No. Uraian tugas Kepala Bagian Kerja Sama adalah sebagai berikut: menyusun program, Renja dan Penetapan kinerja Bagian Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi; memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Bagian. 12. Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan kententraman masyarakat, maka dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. ENNYWATI, S. Diponegoro No. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan dan kearsipan e. Sistem Pemerintahan Daerah dalam berbagai peraturan perundang-undangan. DPRD bersama‐sama dengan Kepala Daerah melaksanakan 4 Pasal 1 angka 3 UU 32/2004. 00. [email protected] perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah4. Keberadaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. - Sekda memiliki fungsi untuk mempercepat dan mengawali realisasi pelaksanaan rencana pembangunan kepala daerah. PMDN NO. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Paragraf 3 Pasal 65. Dinas Daerah tipeB mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan beban kerja yang sedang. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Dalam melaksanakan tugas, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang, salah satunya adalah membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota. TENTANG TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DISTRIK, SEKRETARIS, KEPALA SUB BAGIAN, DAN KEPALA SEKSI DISTRIK KABUPATEN JAYAPURA. Fungsi. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; b. a) persetujuan bersama dalam pembentukan Perda; b) penyampaian LKPJ kepada DPRD; c) persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemda; d) rapat konsultasi.